STUDI PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP ADMINISTRASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA
Keywords:
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Administrasi Publik, Koordinasi Antar Instansi, Birokrasi, Keberlanjutan Lingkungan, Pengawasan.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap administrasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, yang melibatkan sektor pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur eksploitasi dan pelestarian SDA untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Namun, pengelolaan yang efektif sering kali terhambat oleh koordinasi antar instansi yang lemah, prosedur birokrasi yang rumit, serta konflik kepentingan antara sektor industri dan kebijakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan yang ada sudah memadai, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan SDA. Birokrasi yang rumit dan ketidakseimbangan antara kebijakan ekonomi dan pelestarian lingkungan juga menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah, penyederhanaan prosedur birokrasi, dan penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan agar pengelolaan SDA yang berkelanjutan dapat lebih efektif dilaksanakan di Indonesia.
References
[1] Mardiasmo, D. (2017). Good Governance and Education in Indonesia: A Legal Perspective. Gadjah Mada University Press.
[2] Fitzgerald, D. (2018). Public Administration and Law: The Role of Law in Effective Public Governance. Springer.
[3] Tyler, T. R. (2020). Why People Obey the Law. Princeton University Press.
[4] Lawson, M. (2019). Governance, Education, and the Law: Legal Dimensions of the Right to Education. Harvard University Press.
[5] Suryadi, F. (2020). Pendidikan dan Kebijakan Hukum: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia. Journal of Education and Law, 45(1), 14-29.
[6] Van Klink, B., & de Lange, M. (2021). Law and Education: The Influence of Legal Frameworks on Public Education Policies. Oxford Journal of Law and Public Policy.
[7] Rawls, J. (2021). A Theory of Justice. Harvard University Press.
[8] Hood, C. (2020). The Politics of Public Service Bargains. Oxford University Press.
[9] Mardiasmo, D. (2019). Good Governance and Natural Resource Management. Gadjah Mada University Press.
[10] Jones, G. (2019). Public Administration and Policy Analysis: The Role of Law in Public Policy Development. Routledge.
[11] Santoso, A., & Wijaya, R. (2023). "Assessing the Role of Government Policies in Sustainable Natural Resource Management in Indonesia." International Journal of Environmental Policy, 22(3), 112-125.
[12] Rahman, L., & Hadi, M. (2024). "Bureaucratic Challenges in the Implementation of Natural Resource Policies in Indonesia." Journal of Public Administration Studies, 17(2), 99-114.
[13] Irwansyah, F., & Cahyani, S. (2023). "Policy Integration and Coordination for Effective Natural Resource Management in Indonesian Local Governments." Public Policy and Governance Review, 30(1), 45-59.
[14] Wibowo, D., & Kartika, E. (2024). "Environmental Policy Conflicts and Their Impact on Natural Resource Management in Indonesia." Journal of Environmental Management, 41(2), 98-113.
[15] Suryadi, F., & Rahayu, D. (2023). "The Role of Interagency Collaboration in Natural Resource Management in Indonesia's Decentralized Governance System." Asian Journal of Public Administration, 28(4), 232-247.
